DEPOK, INDORAYATODAY.COM – Kota Depok menghadapi tekanan fiskal pada penyusunan APBD 2027. Namun, kondisi itu tak membuat kekuatan keuangan daerah melemah.
Justru sebaliknya, Depok menunjukkan kemampuan meningkatkan kemandirian fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kontribusi PAD telah mencapai 66 persen dari jumlah pendapatan daerah,” kata Wali Kota Depok Supian Suri dalam Rapat Paripurna DPRD Depok, Senin (24/8/2026).
Angka tersebut jauh melampaui kontribusi transfer pemerintah pusat sebesar 27 persen dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 7 persen.
Menurut Supian, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi Depok di tengah berkurangnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.
“Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Depok telah menuju kemandirian fiskal,” ujarnya.
Penguatan PAD, kata dia, tidak diarahkan untuk menambah beban masyarakat melalui pajak atau retribusi baru.
Pemerintah Kota Depok memilih memaksimalkan potensi daerah yang sudah ada secara optimal untuk memperkuat pendapatan.
Di sisi belanja, Pemkot Depok tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat, program unggulan, janji kepala daerah, pendidikan, infrastruktur, hingga kebutuhan rutin pemerintahan.
Bahkan, porsi belanja pegawai berhasil ditekan dari sekitar 33 persen menjadi 30,22 persen. Angka tersebut hanya menyisakan selisih 0,22 persen dari batas 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Artinya ada progres upaya kita mengurangi beban belanja pegawai,” kata Supian.
Untuk mempercepat pembangunan, Pemkot Depok juga mengusulkan pinjaman daerah yang penggunaannya diarahkan pada kebutuhan strategis masyarakat.
Salah satunya pelebaran Jalan Raya Sawangan dan Jalan Citayam untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, termasuk dampak rencana exit tol Cipayung.
“Pinjaman ini semata-mata digunakan untuk kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegas Supian.
Tinggalkan Balasan