DEPOK, INDORAYA TODAY – Anggota DPRD Kota Depok mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk segera meninjau ulang perizinan serta mengecek Sertifikat Layak Fungsi (SLF) seluruh gerai minimarket di Depok. Desakan ini muncul seiring masifnya ekspansi gerai ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret, yang dinilai telah mematikan usaha warung kelontong milik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Sorotan tajam ini disampaikan oleh Anggota DPRD Depok dari Fraksi PKB, Babai Suhaimi, dalam Rapat Paripurna DPRD Depok yang berlangsung pada Senin (10/11/2025).
Babai Suhaimi menyebut bahwa menjamurnya minimarket hingga berderetan telah menjadi penghambat utama bagi upaya pemerintah pusat dan daerah dalam membangun dan menaikkan kelas UMKM.
“Salah satu penyebab pemerintah pusat dan daerah tidak mampu membangun UMKM sampai dengan naik kelas adalah karena menjamurnya minimarket-minimarket yang ada di berbagai di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Babai menambahkan, ekspansi gerai ritel modern yang tak terkendali ini secara nyata telah mematikan ruang hidup bagi para pelaku usaha kecil. Ia menekankan pentingnya UMKM sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang efektif, sehingga Pemkot Depok wajib melindungi keberlangsungan mereka.
“Agar hal ini ijin operasional mereka untuk dapat ditinjau ulang kembali ke depan. Jangan terlalu berderetan dan dimonopoli daripada persoalan perekonomian kecil masyarakat kita,” tegas Babai.
Lebih lanjut, legislator PKB itu juga mendesak Pemkot Depok untuk mengeluarkan regulasi khusus guna membatasi ekspansi minimarket di kota tersebut. Ia juga menyoroti masalah perizinan bangunan. Babai menegaskan, seluruh bangunan, termasuk Alfamart dan Indomaret, yang berdampak pada pelayanan publik harus memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF).
“Wajib hukumnya sesuai dengan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa semua pembangunan yang berdampak kepada pelayanan publik, harus memiliki sertifikat layak fungsi,” tuntas Babai.
Tinggalkan Balasan