INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriatna menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan sampah di Kota Depok. Ia mendorong optimalisasi kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemanfaatan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Kabupaten Bogor.
Pradi menyebut persoalan sampah, khususnya limbah plastik, sebagai masalah terakumulasi yang membutuhkan solusi konkret. Ia mengingatkan bahwa sejak menjabat Wakil Wali Kota Depok periode 2016–2021, proyek Lulut Nambo belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Masalah sampah ini peluang besar di depan mata kita. Sejak saya masih menjadi wakil wali kota, Lulut Nambo belum juga tuntas. Mudah-mudahan sekarang bisa segera dimaksimalkan,” tutur Pradi Supriatna selepas menggelar kegiatan konsolidari kader Gerindra Kota Depok di kediamannya, Senin (2/3/2026) malam.
Menurut dia, TPPAS Lulut Nambo diproyeksikan mampu menyediakan kuota 600–700 ton per hari untuk Kota Depok. Namun, pada tahap awal sebelumnya, pemanfaatan masih terbatas sekitar 10–12 armada truk per hari, sementara produksi sampah Depok mencapai sekitar 1.300 ton per hari.
Ia berharap, setelah pengelolaan sepenuhnya berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Depok dapat kembali memperluas kerja sama dengan dukungan kesiapan armada dan administrasi.
Pradi juga menyoroti aspek pembiayaan yang perlu diperhitungkan secara matang. Dengan asumsi pemanfaatan 700 ton per hari, tipping fee diperkirakan mencapai Rp87,5 juta per hari atau sekitar Rp31,5 miliar per tahun.
Angka tersebut baru mencakup biaya pengolahan di lokasi TPPAS dan belum termasuk operasional logistik, seperti bahan bakar, perawatan armada, serta honorarium petugas.
Karena itu, ia menilai koordinasi terkait skema pembayaran dan peluang subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi faktor krusial agar kebijakan ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.
Pradi optimistis persoalan sampah di Depok dapat diatasi melalui pemanfaatan maksimal TPPAS Lulut Nambo. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus dibarengi perhitungan fiskal yang cermat serta sinergi lintas pemerintahan.
Tinggalkan Balasan