INDORAYATODAY.COM, JAKARTA — Dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong berbuntut pemanggilan Menteri Imipas Agus Andrianto dan jajaran oleh Komisi XIII DPR.
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Desakan itu disampaikan menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan keberadaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Menurut Willy, temuan tersebut tidak cukup hanya ditindaklanjuti pada persoalan yang terjadi di Lapas Cibinong. Pemerintah perlu menjadikannya sebagai momentum untuk membenahi sistem pemasyarakatan secara menyeluruh.
“Kita sudah mengenal pidana sosial, ini yang perlu kita seriusi agar penyimpangan-penyimpangan di dalam lapas tidak terus terjadi,” ujar Willy melalui keterangannya, dikutip Jumat (25/9/2026).
Willy menilai temuan Ombudsman semakin menunjukkan bahwa pembenahan sistem pemasyarakatan menjadi kebutuhan mendesak.
Tanpa perbaikan secara menyeluruh, ia menilai penyimpangan dalam praktik pengelolaan lembaga pemasyarakatan berpotensi terus terjadi.
Willy turut menyoroti faktor yang dinilainya dapat memicu munculnya fasilitas mewah di dalam lapas. Ia melihat adanya hubungan antara kebutuhan warga binaan tertentu dan pihak yang menyediakan fasilitas tersebut.
“Ada fasilitas mewah ini kan karena ada supply dan demand. Warga binaan yang merasa elite secara ekonomi sebagai demand. Mungkin karena pelayanan dan fasilitas Lapas tidak manusiawi. Lalu bertemu dengan adanya supply. Ya terjadi seperti ini,” kata Willy.
Karena itu, evaluasi yang dilakukan menurut dia perlu menyentuh sistem pemasyarakatan secara lebih luas agar penyimpangan serupa tidak terus berulang.
Komisi XIII DPR selanjutnya akan meminta penjelasan langsung dari jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai temuan tersebut.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, hingga Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong akan dipanggil dalam rapat Komisi XIII.
Pemanggilan dijadwalkan berlangsung dalam rapat terdekat untuk mendapatkan penjelasan mengenai dugaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong sekaligus membahas langkah perbaikan yang diperlukan.
“Komisi XIII akan segera panggil pejabat terkait untuk tahu kejelasan masalah, dan mencari langkah perbaikan segera yang diperlukan,” ujar Willy.
Temuan Ombudsman tersebut kini menjadi perhatian Komisi XIII, terutama menyangkut praktik pengelolaan lapas yang dinilai perlu dibenahi agar persoalan serupa tidak kembali muncul.
Tinggalkan Balasan