Tamsil Linrung Sebut Pidato Fiskal Prabowo Bentuk Keberpihakan kepada Rakyat dan Daerah

INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.

Menurut Tamsil, pidato tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, daerah, dan penguatan ekonomi berbasis keadilan sosial.

Tamsil menilai pidato Presiden Prabowo bukan sekadar penyampaian arah kebijakan fiskal tahunan, melainkan penegasan ideologis pembangunan nasional.

“Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, Indonesia membutuhkan model ekonomi yang tetap memberi ruang bagi pertumbuhan usaha dan kompetisi, namun negara tetap hadir sebagai pelindung rakyat.

“Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok yang sudah kuat,” katanya.

Tamsil juga menyoroti konsep Indonesia Incorporated yang disampaikan Presiden Prabowo sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat.

Ia menilai konsep tersebut penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata hingga ke daerah.

Pimpinan DPD RI bidang Ekonomi dan Pembangunan itu menegaskan sektor UMKM, petani, nelayan, koperasi, hingga pengusaha muda harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurut dia, bank-bank Himbara juga perlu menjalankan fungsi pembangunan sosial dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis.

“UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan,” ujarnya.

Tamsil juga mendukung gagasan Presiden Prabowo terkait penguatan pendidikan kewirausahaan dan akses kredit bagi generasi muda.

Ia berharap Indonesia mampu menciptakan lebih banyak generasi pencipta lapangan kerja, bukan hanya pencari kerja.

“Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja,” katanya.

Selain itu, Tamsil mengingatkan daerah harus menjadi subjek utama pembangunan nasional karena sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan ekonominya di daerah.

DPD RI menilai arah kebijakan fiskal dan ekonomi pemerintah pada 2027 menunjukkan keberpihakan terhadap pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi rakyat. Pemerintah juga didorong memperkuat akses pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi daerah.