INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok menyatakan dukungan terhadap rencana pembiayaan utang daerah sebesar Rp414,51 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2027.
Pembiayaan tersebut menjadi bagian dari skema untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp614,09 miliar sekaligus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kota Depok.
Sikap tersebut disampaikan Fraksi Gerindra melalui Sekretaris Fraksi, Gerry Wahyu Riyanto, dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok, Senin (2/11/2026).
Rapat paripurna itu mengagendakan penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD 2027, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, serta jawaban Wali Kota Depok atas pandangan umum tersebut.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak cukup hanya memperhatikan keseimbangan keuangan daerah, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBD Kota Depok 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp4,36 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,98 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp614,09 miliar.
Untuk menutup defisit, Pemerintah Kota Depok merencanakan pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp714,51 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp100,41 miliar.
Dengan komposisi tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan direncanakan sebesar nol rupiah.
Fraksi Gerindra mengapresiasi rancangan struktur anggaran tersebut karena seluruh defisit telah direncanakan tertutup melalui pembiayaan netto.
Salah satu komponen penerimaan pembiayaan dalam RAPBD 2027 berasal dari rencana utang daerah sebesar Rp414,51 miliar.
Selain itu, terdapat penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp300 miliar.
Fraksi Gerindra menyatakan dukungan terhadap pemanfaatan pembiayaan tersebut untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Dalam sektor infrastruktur, fraksi tersebut mendukung sejumlah program, termasuk pembangunan flyover Jalan Margonda Raya–Ir. H. Juanda, pengadaan tanah lanjutan dari Simpang Parung Bingung hingga Exit Tol Sawangan, serta rekonstruksi Jalan Raya Sawangan.
Dukungan juga diberikan terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, serta penanganan kemacetan dan genangan di kawasan permukiman.
Dalam RAPBD 2027, belanja modal direncanakan sebesar Rp1,60 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp702,29 miliar dialokasikan untuk jalan, jaringan, dan irigasi.
Fraksi Gerindra menekankan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi juga menjangkau kelurahan dan lingkungan permukiman.
Di sisi pendapatan, Fraksi Gerindra menyoroti besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan penerimaan Kota Depok.
PAD pada 2027 direncanakan sebesar Rp2,91 triliun atau 66,85 persen dari total pendapatan daerah.
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,44 triliun atau 33,15 persen.
Perbandingan PAD dan pendapatan transfer sebesar 2,02 berbanding 1 dinilai Fraksi Gerindra menunjukkan penguatan kemandirian fiskal Kota Depok.
Dari komponen PAD, penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp2,46 triliun, sedangkan retribusi daerah sebesar Rp397,03 miliar.
Fraksi Gerindra mendukung optimalisasi PAD melalui digitalisasi layanan penerimaan, intensifikasi pajak, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah, serta pengembangan potensi ekonomi.
Fraksi tersebut juga menyatakan kesiapan DPRD untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan alokasi transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain pembiayaan pembangunan, Fraksi Gerindra memberikan perhatian terhadap alokasi belanja pelayanan dasar.
Dalam RAPBD 2027, anggaran fungsi pendidikan direncanakan sebesar Rp1,025 triliun atau 20,59 persen.
Sementara itu, anggaran infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp2,74 triliun atau 55,02 persen, dengan proporsi belanja pegawai sebesar 29,78 persen.
Fraksi Gerindra mengapresiasi alokasi tersebut yang dinilai telah memenuhi ketentuan belanja wajib.
Pada sektor pendidikan, fraksi ini mendukung pembangunan dan rehabilitasi sekolah, penyediaan toilet layak, rintisan sekolah swasta gratis, serta program beasiswa dan bimbingan belajar gratis.
Di bidang kesehatan, Gerindra mendorong peningkatan kapasitas puskesmas, penguatan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan gratis, serta dukungan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat rentan.
Perhatian juga diberikan terhadap pengelolaan sampah terpadu, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, serta penguatan UMKM dan kesempatan kerja.
Fraksi Gerindra turut mendukung program pendanaan kelurahan berbasis RW agar aspirasi masyarakat di tingkat lingkungan menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Dalam komponen pengeluaran pembiayaan, RAPBD 2027 juga memuat rencana penyertaan modal daerah kepada PT Tirta Asasta (Perseroda) sebesar Rp25 miliar.
Fraksi Gerindra mendukung penyertaan modal tersebut untuk memperkuat kapasitas perusahaan daerah dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan air kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan Rp75,41 miliar untuk pembayaran kewajiban utang daerah.
Fraksi Gerindra menilai pembayaran kewajiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan fiskal.
Pada akhir pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menyatakan dukungan agar pembahasan RAPBD 2027 berjalan optimal dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat.
Fraksi tersebut juga mengingatkan pentingnya memastikan setiap alokasi belanja memberikan hasil yang dapat dirasakan warga.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memiliki arti bagi rakyat. Anggaran harus adil, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Depok,” demikian penegasan Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya.
Tinggalkan Balasan