INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Harga timah dunia melonjak tajam pada awal 2026 dan menembus level di atas 51.000 dollar AS per ton. Kenaikan ini dinilai tidak terlepas dari kebijakan tegas pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal.
Berdasarkan perdagangan di London Metal Exchange (LME), harga timah pada 22–23 Februari 2026 tercatat bergerak di kisaran 51.325 dollar AS hingga 56.816 dollar AS per ton. Lonjakan tersebut menjadi salah satu level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch, Ferdy Hasiman, menilai kenaikan harga timah dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan ke pasar global setelah pemerintah Indonesia menertibkan aktivitas pertambangan ilegal.
“Indonesia produsen timah nomor dua terbesar di dunia. Ketika tambang-tambang ilegal ditertibkan, pasokan ke pasar turun, sehingga harga naik. Baru sekarang ada ketegasan untuk mengaturnya,” kata Ferdy dalam keterangan yang diterima INDORAYATODAY pada Rabu (28/01/2026).
Menurut dia, selama ini aktivitas penambangan liar membuat produksi timah nasional tidak terkendali. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan berlebih di pasar global sehingga harga timah cenderung tertekan.
“Sebenarnya Indonesia bisa memengaruhi harga pasar dunia. Tetapi karena banyak yang menjual timah secara ilegal, pasokan menjadi terlalu besar,” ujarnya.
Ferdy mendukung langkah tegas pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberantas pertambangan tanpa izin. Ia menilai kebijakan tersebut berbeda dengan periode sebelumnya yang lebih banyak berhenti pada tataran wacana.
Ia berharap penertiban tambang ilegal dapat terus dilanjutkan hingga ke proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Menurut dia, kerugian negara akibat pertambangan ilegal dapat mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
Selain berdampak pada harga global, penertiban PETI dinilai akan membuat operasional PT Timah Tbk (TINS) menjadi lebih optimal. Dengan berkurangnya praktik ilegal, kinerja perusahaan pelat merah tersebut berpotensi membaik dan meningkatkan kontribusi terhadap negara.
“Kalau PETI ditertibkan, PT Timah akan untung dan memberi dividen besar untuk negara. Dampaknya juga ke ekonomi daerah, khususnya di Bangka Belitung,” ujarnya.
Dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum di sektor pertambangan. Ia menyebutkan, hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal, menyita 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal, serta mencabut izin 28 perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan.
“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi,” ujar Prabowo. ***
Tinggalkan Balasan